Disampaikan oleh KASAD, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. “Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa tersebut mempertahankan diri dari setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri,” tegas Jenderal TNI Dudung Abdurachman.  Disampaikan pula, kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Akan tetapi arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya. Perkembangan teknologi informasi, serta teknologi transportasi telah mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Untuk itu, ia menghimbau khususnya bagi mahasiswa, dapat bijak dalam membaca dan menyimak media sosial serta bijaksana terhadap pengaruh-pengaruh secara langsung yang diberikan di lingkungan. Saat ini, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, tidak hanya sebatas perang fisik dengan pengerahan kekuatan militer. Peperangan dirancang menggunakan berbagai cara dan taktik dalam menghancurkan lawan.Keefektifan menjadi salah satu ukuran, sehingga negara harus pandai menata dan mengelola seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk menjadi kekuatan yang potensial bagi kekuatan pertahanan sebuah negara. “Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa,” kata Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Memang, lanjutnya, kemungkinan terjadinya perang konvesional menurun.Namun ancaman dalam konteks keamanan nasional justru meningkat khususnya ancaman nonmiliter. Salah satu ancaman paling nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah kebangsaan. “Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara,” ujarnya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Mengingat terdapat tiga pilar untuk membangun ketahanan nasional yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Salah satu konsep yaitu hubungan tentara dengan rakyat yang diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan bagi tentara. Di mana terdapat konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Hal ini tertuang pula secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. “Daya tangkal dibangun melalui pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI,” jelas Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., yang memberi orasi ilmiah sebagai bagian budaya akademik pada prosesi wisuda UNAS. Wisuda Universitas Nasional Periode II Tahun Akademik 2020/2021Wisuda kali ini Unas melantik 1.081 wisudawan yang terdiri dari 1 wisudawan doktoral, 149 wisudawan program magister, 648 wisudawan program sarjana, 189 wisudawan program sarjana terapan, program profesi 30 dan 2 wisudawan diploma tiga.