Universitas Nasional – Sidang Doktoral Politik Muhammad Nasir

Jakarta (UNAS) – Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional baru saja melahirkan doktor ilmu politik ke 14. Adalah Muhammad Nasir meraih gelar doktor dengan yudisium sangat memuaskan. Dalam sidang promosi doktor yang digelar di gedung Menara UNAS Ragunan, Kamis (29/3), Muhammad Nasir berhasil mempertahankan Disertasinya berjudul “Praktik Shadow State dalam Desentralisasi Pengelolaan Tambang (Studi Kasus Pertambangan Nikel Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara).

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari itu di uji oleh enam penguji yaitu Prof. Dr. Burhan D Magenda, Prof. Dr. Maswadi Rauf M.A., Prof. Dr. Syarif Hidayat M.A., Prof. Dr. Eko Sugiyanto M.Si., Dr. Tb. Massa Djafar, dan Dr. Irman G. Lanti M.A.

Dalam paparannya, Nasir menjelaskan bahwa tema disertasi yang dibuatnya adalah terkait dengan pemberian izin pertambangan Nikel di Konawe Utara yang terindikasi adanya kepentingan oleh beberapa pihak informal. “Topik disertasi ini adanya praktik shadow state dalam hal perizinan pertambangan nikel yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat di Konawe Utara termasuk dengan aparat-aparat birokrasi,” ujar Muhammad Nasir.

Ia menambahkan, terdapat kepentingan politik maupun ekonomi yang implisit dan eksplisit yang dilakukan oleh para aktor kepentingan. Kepentingan tersebut, tambah Nasir, ada yang berdampak kepada pembangunan daerah dan berdampak kepada lingkungan.

“Dampak kepada daerah itu sendiri adalah meningkatkan investasi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah sementara lingkungan itu sendiri adalah adanya kerusakan kepada lingkungan,” kata Nasir

Terdapat tiga dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin usaha pertambangan nikel oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yaitu abrasi tanah, pengikisan bibir pantai, pencemaran ekosistem lingkungan.

“Pertambangan Nikel telah menimbulkan bias kemudian juga terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha jadinya itu tadi terjadi praktik-praktik shadow state yang merugikan negara dan hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik sosial, yakni masyarakat tidak ingin terjadinya kerusakan lingkungan,” ucapnya.